Postingan

Kebijakan Sosial Masa Orde Baru

Kebijakan Sosial Masa Orde Baru Masa orde baru merupakan tanda awal berakhirnya kekuasaan Soekarno dan hilangnya kekuatan PKI dari pemerintahan Indonesia. Pada masa kepemimpinan Soekarno telah terjadi banyak penyimpangan. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Pemerintahan masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sejak keluarnya Supersemar (Surat Pemerintah Sebelas Maret) hingga turunnya presiden Soeharto pada tahun 1998. Dalam masa pemerintahan 32 tahun ini, presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan diberbagai bidang termasuk sosial budaya. Kebijakan tersebut antara lain adalah: 1.      Program KB (Keluarga Berencana) Pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraan. Berbagai kampanye mengenai perlunya KB dil

Kebijakan Politik Orde Baru

A.Politik dalam Negeri        1. Pembentukan Kabinet Pembangunan Kabinet pertama pada masa peralihan kekuasaan adalah Kabinet Ampera dengan tugasnya Dwi Dharma Kabinat Ampera yaitu menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Program Kabinet Ampera terkenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera yakni · Memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan · Melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 5 Juli 1968 · Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional · Melanjutkan perjuangan anti  imperialisme  dan  kolonialisme  dalam segala bentuk dan manifestasinya · Setelah MPRS pada tanggal  27 Maret   1968  menetapkan Soeharto sebagai presiden RI untuk masa jabatan lima tahun, maka dibentuklah Kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut Panca Krida yang meliputi: 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi 2. Menyusu

Latar Belakang

Meski telah merdeka, Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. [2]  Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. [2]  Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan Demokrasi Terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan  Partai Komunis Indonesia , yang kala itu berniat mempersenjatai diri. [2]  Sebelum sempat terlaksana, peristiwa  Gerakan 30 September  terjadi dan mengakibatkan diberangusnya  Partai Komunis Indonesia  dari Indonesia. [2]  Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. [3]